Kota Tual, Maluku, Sabtu 25 April 2026 | Jejakkejahatan.web.id – Dinamika politik lokal di Kota Tual kembali menunjukkan wajah baru yang lebih inklusif dan dewasa, sebagaimana tercermin dari apresiasi tinggi yang disampaikan oleh jajaran Pimpinan Daerah Partai Perindo terhadap penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Jejakkejahatan.web.id di Pendopo Kota Tual, Djakaria Rahawarin, Wakil Ketua II DPD Partai Perindo Kota Tual, serta Karmini Pare-Pare, Bendahara DPD, mengungkapkan pandangan mereka mengenai pentingnya keterbukaan dan sinergi antarpartai dalam membangun demokrasi daerah. Kehadiran mereka sebagai saksi langsung dalam acara tersebut menandai sebuah tren positif di mana rivalitas politik tidak lagi menjadi penghalang bagi terciptanya komunikasi konstruktif antar-elit daerah.
Djakaria Rahawarin memulai pernyataannya dengan menekankan bahwa kehadiran perwakilan Partai Perindo di Musda Partai Golkar bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun jembatan komunikasi yang kuat. Ia menjelaskan bahwa dalam ekosistem demokrasi yang sehat, partai politik seharusnya tidak bekerja dalam isolasi, tetapi saling belajar dan mengawasi secara positif. “Kami hadir di sini karena kami percaya bahwa penguatan satu partai politik, jika dilakukan dengan cara yang benar dan demokratis, akan berdampak baik pada stabilitas politik daerah secara keseluruhan,” ujar Djakaria saat ditemui di sela-sela kegiatan di Pendopo Kota Tual, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Djakaria, suasana yang terbangun selama Musda berlangsung sangat berbeda dengan stereotip politik lama yang sering kali dipenuhi dengan ketegangan dan eksklusivitas. Ia menilai bahwa tata kelola acara yang rapi, tertib, dan transparan yang ditampilkan oleh Panitia Musda Partai Golkar merupakan cerminan dari kematangan organisasi. “Apa yang kami lihat hari ini di Pendopo Kota adalah sebuah standar baru dalam penyelenggaraan forum internal partai. Tidak ada kesan tertutup, semua proses berjalan terbuka, dan bahkan kami dari partai lain diberi ruang untuk menyaksikan secara langsung,” tambahnya, sambil mengapresiasi komitmen Golkar terhadap prinsip akuntabilitas.
Karmini Pare-Pare, yang juga hadir mendampingi Djakaria, menambahkan perspektifnya mengenai aspek teknis dan manajerial dari penyelenggaraan Musda tersebut. Sebagai Bendahara DPD Partai Perindo, ia memberikan perhatian khusus pada bagaimana pengelolaan sumber daya dan logistik acara dapat mendukung kelancaran proses demokrasi. Ia menyatakan kagum terhadap profesionalisme panitia dalam mengatur alur kegiatan, mulai dari registrasi peserta hingga sesi pleno. “Ini adalah referensi berharga bagi kami. Kami melihat bagaimana Partai Golkar mengelola event skala besar dengan efisiensi tinggi, dan ini adalah sesuatu yang ingin kami adopsi dan tingkatkan dalam penyelenggaraan Musda Partai Perindo ke depannya,” ungkap Karmini dengan nada antusias.
Lebih jauh, Djakaria Rahawarin menyoroti pentingnya peran media dan pers dalam mengawal jalannya Musda tersebut. Ia mencatat bahwa kehadiran rekan-rekan jurnalis di lokasi acara memberikan jaminan tambahan bagi publik bahwa proses yang berlangsung adalah bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. “Keterbukaan terhadap pers adalah kunci kepercayaan publik. Dengan adanya liputan media yang intensif, masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana kader-kader Golkar bermusyawarah. Ini adalah pelajaran penting bagi semua partai politik, termasuk Perindo, bahwa transparansi adalah mata uang paling berharga dalam politik modern,” tegas Djakaria, yang menilai sinergi antara partai dan pers sangat vital untuk mencegah hoaks dan isu miring.
Dalam konteks hubungan antarpartai, Djakaria menegaskan bahwa Partai Perindo tidak melihat Partai Golkar sebagai lawan yang harus dijatuhkan, melainkan sebagai mitra dalam konstelasi politik daerah yang lebih luas. Ia berharap bahwa semangat kolaborasi yang ditunjukkan dalam Musda ini dapat diteruskan ke dalam kerja-kerja legislatif dan eksekutif di DPRD Kota Tual. “Politik itu dinamis. Hari ini kita mungkin berbeda platform, tapi besok kita bisa duduk bersama membahas anggaran daerah atau kebijakan publik. Maka, menjaga hubungan baik sejak dari level organisasi dasar seperti ini sangatlah penting,” jelasnya, sambil menekankan bahwa ego sektoral harus dikesampingkan demi kepentingan rakyat Tual.
Karmini Pare-Pare juga menyinggung tentang peran tokoh masyarakat dan agama yang hadir dalam acara tersebut, seperti Abu Samad Serang dari Nahdlatul Ulama. Ia menilai bahwa kehadiran elemen non-partisan memberikan bobot moral yang kuat terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Musda. “Ketika tokoh agama dan adat hadir, itu berarti politik di Tual tidak lepas dari nilai-nilai kearifan lokal dan moralitas. Ini membuat hasil Musda nanti tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga legitimasi sosialnya sangat kuat. Kami dari Perindo sangat menghargai pendekatan holistik seperti ini,” kata Karmini, yang melihat hal tersebut sebagai model ideal bagi partisipasi sipil dalam politik.
Mengenai sosok Umar Lessy yang memberikan arahan strategis dalam Musda, Djakaria Rahawarin memberikan penilaian positif terhadap visi yang ditawarkan. Ia sepakat dengan penekanan Umar Lessy bahwa konsolidasi internal harus berujung pada pelayanan publik yang nyata. “Pesan Pak Umar Lessy sangat relevan. Kader partai tidak boleh hanya sibuk dengan jabatan, tapi harus turun ke bawah membantu masyarakat. Jika semua partai bisa menerapkan ini, maka kualitas demokrasi kita akan naik drastis. Kami di Perindo juga sedang mengarah ke sana, jadi apa yang disampaikan Golkar hari ini sangat sejalan dengan semangat kami,” tuturnya, menunjukkan adanya kesamaan visi meski berbeda bendera partai.
Hadirnya Yunus Serang dari DPW Partai Golkar Provinsi Maluku juga menjadi poin penting dalam observasi Partai Perindo. Djakaria menilai bahwa koordinasi yang erat antara tingkat provinsi dan kota menunjukkan kesehatan struktur organisasi. “Kami melihat bagaimana Pak Yunus Serang menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan provinsi. Ini adalah contoh good governance internal partai. Bagi kami di Perindo, ini adalah reminder bahwa kita harus memperkuat vertikalitas organisasi agar suara dari akar rumput benar-benar didengar di tingkat atas,” ujarnya, sambil mencatat bahwa interaksi hierarkis yang sehat adalah kunci keberlangsungan partai.
Dari sisi akademis dan pengamatan sosial, Karmini Pare-Pare menyebutkan bahwa Musda ini bisa menjadi studi kasus bagi mahasiswa atau peneliti politik di Kota Tual. Menurutnya, dokumentasi peristiwa ini oleh media seperti Jejakkejahatan.web.id akan menjadi arsip berharga tentang bagaimana transisi kepemimpinan dan konsolidasi kekuatan dilakukan secara damai. “Saya berharap teman-teman akademisi juga bisa mengambil hikmah dari acara ini. Bahwa perbedaan pendapat bisa diselesaikan melalui meja musyawarah, bukan melalui konflik jalanan. Ini adalah pendidikan politik praktis yang sangat mahal harganya,” kata Karmini, yang mendorong agar budaya musyawarah ini terus dilestarikan.
Djakaria Rahawarin juga menyampaikan harapan konkret untuk masa depan interaksi antara Partai Perindo dan Partai Golkar di Kota Tual. Ia mengusulkan agar forum dialog rutin antarpartai dapat dijadwalkan secara berkala, tidak hanya saat ada hajatan besar seperti Musda atau Pemilu. “Mengapa kita tidak membuat forum silaturahmi rutin antar-DPD partai? Kita bisa bahas isu-isu strategis kota Tual, seperti pariwisata, perikanan, atau infrastruktur, tanpa harus menunggu momen kampanye. Ini akan menunjukkan kepada publik bahwa politisi itu serius bekerja, bukan cuma cari suara,” usul Djakaria, yang mendapat anggukan setuju dari Karmini.
Menutup wawancaranya, Karmini Pare-Pare menegaskan komitmennya untuk membawa pulang “oleh-oleh” positif dari Musda Golkar ini ke dalam tubuh Partai Perindo. Ia berencana untuk mengevaluasi SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelenggaraan acara di partainya agar lebih efisien dan transparan. “Kami akan belajar dari kelebihan Golkar, dan tentu saja Golkar juga bisa belajar dari kelebihan Perindo. Saling mengisi kekurangan itu namanya kerjasama. Kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Musda Golkar yang telah mengundang kami dengan tangan terbuka. Ini adalah gesture politik yang sangat elegan,” pungkasnya dengan senyum ramah.
Jejakkejahatan.web.id mencatat bahwa pernyataan-pernyataan dari Djakaria Rahawarin dan Karmini Pare-Pare ini mencerminkan perubahan paradigma politik di Kota Tual menuju arah yang lebih dewasa dan berintegritas. Dengan adanya saling apresiasi dan keinginan untuk belajar antarpartai, serta dukungan penuh dari elemen masyarakat dan pers, prospek demokrasi lokal di Kota Tual terlihat semakin cerah. Pendopo Kota Tual, yang semula hanya menjadi saksi bisu pergantian pengurus Golkar, kini telah bertransformasi menjadi simbol rekonsiliasi dan kolaborasi politik yang inklusif, memberikan harapan baru bagi terciptanya pemerintahan daerah yang stabil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
(S-S)
Editor Berita : Ipan
