SAMPANG — Selasa, 4 Agustus 2026 — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Madas Sedarah Kabupaten Sampang menggelar audiensi resmi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sampang di Aula DLH. Pertemuan ini digelar guna membahas penanganan sampah yang dinilai belum optimal, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) meliputi Kecamatan Banyuates, Sokobanah, Robatal, dan Ketapang.
Dalam audiensi tersebut, DPC Madas Sedarah menyampaikan aspirasi masyarakat terkait maraknya pembuangan sampah liar di jembatan, sungai, dan ruang terbuka. Ditekankan pula penumpukan sampah yang diduga berasal dari Satuan Pengelolaan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta limbah peternakan ayam yang semakin meresahkan warga.
Delegasi DPC Madas Sedarah dipimpin Sekretaris Jenderal Abdul Holik Ali Hudi, didampingi Ketua H. Abd Mu’is, Wakil Ketua Faisol, jajaran pengurus, serta perwakilan instansi terkait: Sekretaris DLH Irawan, Kabid DLH Aulia Arief, perwakilan Bakesbangpol, Camat Banyuates, Camat Sokobanah, Camat Robatal, dan perwakilan Kecamatan Ketapang.
“Kami membawa suara masyarakat. Persoalan sampah di Pantura sudah mendesak, butuh solusi nyata dan berkelanjutan — bukan sekadar wacana,” tegas Abdul Holik Ali Hudi. Ia juga menegaskan Madas Sedarah siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan mengawal setiap program penanganan sampah.
📌 KESEPAKATAN STRATEGIS: 5 LANGKAH TINDAK LANJUT
DPC Madas Sedarah dan DLH menyepakati langkah konkret berikut:
1. Tindakan tegas terhadap pembuangan sampah liar, termasuk dari SPPG/MBG dan usaha peternakan ayam.
2. Pemasangan papan larangan di titik-titik rawan pembuangan sampah.
3. Penyediaan TPS & penambahan 1 unit armada pengangkut sampah tahun 2026 untuk wilayah Pantura.
4. Kewajiban mandiri bagi pelaku usaha dan pengelola SPPG menyediakan sarana pengelolaan sampah sendiri.
5. Pengawalan berkala oleh Madas Sedarah bersama DLH terhadap pelaksanaan semua program.
Sekretaris DLH Irawan menyambut baik masukan tersebut. “Kami akan rutin melaksanakan kerja bakti/pembersihan setiap minggu di titik penumpukan sampah terbesar. Sementara ini Pantura menjadi prioritas penanganan, pelayanan wilayah selatan tetap berjalan normal,” ujarnya.
Ketua DPC Madas Sedarah H. Abd Mu’is mengapresiasi keterbukaan DLH. “Seluruh kesepakatan ini harus segera dijalankan. Masyarakat Pantura butuh perubahan nyata, bukan janji-janji.”
Para camat Pantura juga mendukung langkah tersebut, termasuk usulan pembangunan pagar pengaman di jembatan yang kerap jadi tempat buang sampah liar. Mereka juga menegaskan: pengelola SPPG yang melanggar aturan akan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional.
Audiensi berlangsung konstruktif. Semua pihak sepakat penanganan sampah butuh sinergi penuh — pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan warga. DPC Madas Sedarah dan DLH akan melakukan evaluasi berkala agar Pantura Sampang benar-benar bersih, sehat, dan bebas sampah liar.
(Mat)
