Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun, Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela, Ketua DPRD Kota Tual Aisia Renhoat, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Riche L. Anggito, serta Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Risman Sibualamo,
PROVINSI MALUKU, Jejakkejahatan.web.id —Pelaksanaan Retret Pemantapan Pimpinan Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di kawasan Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, pada 15 hingga 19 April 2026, menjadi momentum penting bagi para pimpinan DPRD dari berbagai daerah, termasuk lima perwakilan dari Provinsi Maluku, untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.
Kegiatan ini diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun, Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela, Ketua DPRD Kota Tual Aisia Renhoat, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Riche L. Anggito, serta Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Risman Sibualamo, yang bersama ratusan pimpinan DPRD lainnya dari seluruh Indonesia turut ambil bagian dalam forum strategis tersebut.
Retret ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk memperkuat wawasan kebangsaan serta menyelaraskan perspektif para pimpinan daerah dalam mendukung kebijakan nasional, sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peran legislatif daerah dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan nasional.
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam membentuk karakter kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara institusional, tetapi juga memiliki integritas tinggi serta orientasi kebangsaan yang kokoh dalam setiap pengambilan kebijakan publik.
Menurutnya, melalui program yang digagas oleh Lemhannas RI tersebut, para peserta didorong untuk memiliki pola pikir yang lebih luas dan mendalam, mencakup wawasan global, kemampuan analisis yang komprehensif, serta pendekatan yang holistik dalam memahami dinamika pembangunan nasional dan tantangan geopolitik yang berkembang.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran para pimpinan DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia dalam satu forum yang sama memberikan ruang dialog yang konstruktif untuk menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program prioritas nasional.
Selama berlangsungnya retret, para peserta mendapatkan berbagai materi strategis yang mencakup penguatan nilai-nilai konsensus kebangsaan, sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta pembekalan terkait integritas dan pencegahan korupsi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Akademi Militer Magelang juga dinilai memberikan nilai tambah tersendiri, karena suasana pendidikan yang disiplin dan terstruktur turut membentuk karakter kepemimpinan yang tegas, bertanggung jawab, serta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan peserta.
Morits Tamaela menilai bahwa pendekatan pelatihan yang diterapkan selama retret mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis DPRD dalam mengawal kebijakan publik, khususnya dalam mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045 yang menuntut kolaborasi lintas sektor dan wilayah.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa kegiatan semacam ini perlu diikuti dengan implementasi nyata di daerah, agar hasil pembelajaran tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, para peserta berharap agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama retret dapat diimplementasikan secara optimal di daerah masing-masing, terutama dalam upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
