Ketua PW KAMMI Sumut Irham Sadani Rambe: Jangan Karena Tidak Memahami Dinamika Organisasi, Kapolrestabes Medan Dikaitkan dengan Persoalan Internal
Medan, jejakkejahatan.web.id – Terkait pemberitaan mengenai langkah Hasan Basri yang mengatasnamakan Ketua PW KAMMI Sumatera Utara dan membawa persoalan organisasi ke Mabes Polri, sejumlah pihak mempertanyakan legitimasi kepemimpinan tersebut.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa klaim kepemimpinan Hasan Basri sebagai Ketua PW KAMMI Sumut tidak memiliki dasar yang sah secara organisasi.
Pasalnya, dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAMMI Sumut di Tapanuli Tengah, Hasan Basri tidak tercatat sebagai calon Ketua PW KAMMI Sumut.
“Sejak awal proses Muswil berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Hasan Basri tidak terdaftar sebagai calon ketua dalam kontestasi tersebut. Maka sangat disayangkan apabila kemudian muncul klaim kepemimpinan yang tidak sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Irham, Minggu (21/6/2026).
Menurut Irham, dinamika organisasi yang terjadi di tingkat pusat tidak seharusnya menjadi alasan munculnya dualisme kepemimpinan di tingkat wilayah, khususnya di Sumatera Utara.
“Kami berharap KAMMI Sumatera Utara tetap berada dalam satu garis kepemimpinan organisasi yang sah. Jangan sampai organisasi yang dibangun dengan semangat perjuangan kader justru ditarik ke kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Terkait laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dibawa ke ranah hukum, PW KAMMI Sumut menilai persoalan tersebut merupakan dinamika internal organisasi yang telah disalahpahami.
PW KAMMI Sumut membantah adanya tindakan pengeroyokan sebagaimana yang dituduhkan dan menyatakan bahwa pihaknya merasa dirugikan atas narasi yang berkembang di ruang publik.
“Pasca kejadian sebenarnya sudah ada upaya komunikasi dan mediasi. Namun proses tersebut tidak berjalan karena pihak tertentu memilih membawa persoalan ini ke ruang publik. Kami melihat ada upaya membangun opini yang dapat merugikan nama baik organisasi,” katanya.
PW KAMMI Sumut juga menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak mengedepankan fakta serta tidak menjadikan persoalan internal organisasi sebagai konsumsi politik.
Selain itu, PW KAMMI Sumut menilai kinerja Kapolrestabes Medan selama ini berjalan dengan baik dan profesional. Hal tersebut terlihat dari berbagai pelayanan publik maupun pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk dalam menghadapi dinamika aksi demonstrasi di Kota Medan yang berlangsung secara humanis dan kondusif.
“Kami melihat kepemimpinan Kapolrestabes Medan saat ini telah menjalankan tugas dengan baik. Polri harus terus didukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Willyam Pasaribu turut menyesalkan adanya upaya mengaitkan persoalan internal organisasi dengan tuntutan pencopotan Kapolrestabes Medan.
“Persoalan internal organisasi seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Jangan sampai konflik internal kemudian diarahkan menjadi opini yang menyudutkan institusi kepolisian maupun pejabat yang selama ini menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Willyam Pasaribu.
PW KAMMI Sumut juga menyoroti adanya pihak yang membawa nama organisasi hingga ke Mabes Polri dengan membangun narasi terkait pencopotan Kapolrestabes Medan.
Menurut Irham, langkah tersebut sangat disayangkan karena berpotensi menciptakan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Kita sangat menyayangkan ada kelompok tertentu yang membawa persoalan internal organisasi lalu dikaitkan dengan kinerja aparat kepolisian. Apalagi sampai muncul narasi pencopotan Kapolrestabes Medan. Ini sangat memalukan dan menunjukkan adanya ketidakdewasaan dalam menyelesaikan dinamika organisasi,” ujar Irham.
Ia menilai narasi tersebut dapat merugikan institusi Polri, khususnya jajaran Polrestabes Medan yang selama ini bekerja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Jangan karena tidak memahami dinamika internal organisasi kemudian kegaduhan tersebut dikaitkan dengan kegagalan Kapolrestabes Medan.
Masyarakat Kota Medan tentu dapat menilai berbagai kerja positif yang telah dilakukan Polrestabes Medan dalam menjaga kondusivitas daerah,” katanya.
PW KAMMI Sumut menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan fakta dan tidak boleh dibangun dari konflik internal yang kemudian diarahkan menjadi opini terhadap kinerja aparat.
PW KAMMI Sumut berharap seluruh kader dan keluarga besar KAMMI dapat kembali mengedepankan nilai persaudaraan, musyawarah, serta menjaga marwah organisasi agar tidak terpecah oleh kepentingan sesaat.
