MERANGIN – Sorotan tajam kembali mengarah ke pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2024–2025 di SMP Negeri 4 Bangko, Kabupaten Merangin. Anggaran sekitar Rp600 juta dialokasikan khusus pemeliharaan sarana‑prasarana saat Sisca Yulansary, S.Pd menjabat Kepala Sekolah. Namun respons tertutup dan penjelasan beragam dari pihak berwenang memunculkan tanda tanya besar di mata masyarakat.
Kepala Inspektorat Kabupaten Merangin melalui pesan WhatsApp membenarkan:
“Anggaran Dana BOS tahun 2025 sudah kami periksa. Temuannya cuma sedikit, kalau tidak salah sekitar Rp12 juta. Itu pemeriksaan reguler. Kalau untuk tahun 2024, baru bisa ditindaklanjuti tim investigasi jika ada laporan resmi dan data awal yang valid”.
Ketika media kembali menghubungi Sisca Yulansary, S.Pd untuk tanggapan terbuka, pesan sudah terbaca namun sama sekali tidak dijawab—diam seribu bahasa. Pihak yang sebelumnya dimintai keterangan hanya mengarahkan: “Silakan tanya kepada pihak yang terkait.”
Seorang pengacara di Kota Bangko yang tak ingin disebutkan namanya menegaskan prinsip hukum keuangan negara:
“Kalau hasil pemeriksaan Inspektorat sudah menetapkan ada temuan Rp12 juta, itu artinya terbukti ada penyimpangan—wajib diproses hukum meskipun dana sudah dikembalikan. Uang negara harus jelas peruntukan dan bukti pertanggungjawabannya sampai ke rincian terkecil; pengembalian saja tidak menghapus pelanggaran prosedur dan tanggung jawab hukum”.
Sampai saat ini belum ada kejelasan:
- Apakah rincian penggunaan total Rp600 juta sudah diverifikasi lengkap?
- Mengapa tahun 2024 belum disentuh pemeriksaan padahal menjadi bagian periode yang sama?
- Kapan mantan Kepala Sekolah bersedia menjelaskan secara terbuka?
Masyarakat berharap aparat pengawasan dan penegak hukum bersikap tegas, transparan, dan adil. “Jangan sampai ada yang luput hanya karena nilainya dianggap kecil—keadilan dan tata kelola pendidikan Merangin dipertaruhkan,” harap warga. Perkembangan selanjutnya akan terus dipantau dan diberitakan secara objektif.
Reporter : Rudianto
