Sampang, Kecamatan Jrengik(kamis,02,juli,2026) — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang menjadi sorotan! Seorang perangkat desa dengan inisial B yang juga merupakan perwakilan pemuda desa mengeluhkan adanya kekacuan dalam pengelolaan desa, terutama sejak dilaksanakannya Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dinilai TIDAK TRANSPARAN – apalagi terdapat kasus suami istri yang menjabat sebagai operator dan bendahara desa!
“ADA SUAMI ISTRI YANG JABAT OPERATOR & BENDAHARA – MUNCULKAN DUGAAN KEKACUAN!”
Perwakilan pemuda desa inisial B mengungkapkan kekhawatirannya terkait struktur kepengurusan di Desa Majangan. “Saat ini ada kondisi di mana suami istri menjabat sebagai operator dan bendahara desa. Kondisi ini membuat banyak warga merasa tidak nyaman dan menimbulkan dugaan adanya kekacuan dalam pengelolaan keuangan serta urusan desa lainnya,” jelasnya.
MUSDES & MUSDUS DINILAI TIDAK TRANSPARAN – INFORMASI TIDAK SAMPAI KE WARGA!
Menurut B, sejak dilaksanakannya Musdes dan Musdus, proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi tidak dilakukan secara terbuka kepada seluruh warga desa. “Banyak hal yang tidak dijelaskan dengan jelas, mulai dari penggunaan anggaran desa hingga program kerja yang akan dilaksanakan. Informasi seharusnya dapat diakses oleh semua warga, tapi saat ini hanya sebagian kecil yang mengetahui detailnya. Ini membuat warga merasa dirugikan dan tidak diperhitungkan,” tegasnya.
PERWAKILAN PEMUDA: “HARAP PEMERINTAH KECAMATAN SAMPAI KABUPATEN TURUN MONITORING!”
Sebagai perwakilan dari pemuda Desa Majangan, B mengajukan permohonan tegas kepada pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten untuk segera melakukan monitoring langsung ke desa tersebut. “Kami berharap pihak kecamatan hingga kabupaten segera turun tangan untuk mengecek kondisi sebenarnya di Desa Majangan. Perlu ada evaluasi terhadap kinerja BPD dan perangkat desa, serta klarifikasi terkait kepengurusan yang ada agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan desa yang tidak baik!”
WARGA DESA: “KAMI INGIN TRANSPARANSI DAN KEADILAN DI DESA!”
Banyak warga Desa Majangan yang mendukung suara perwakilan pemuda tersebut. “Kami hanya menginginkan pengelolaan desa yang transparan, adil, dan sesuai dengan aturan. Jika memang ada kekacuan atau praktik yang tidak benar, harus ada tindakan korektif agar desa bisa berkembang dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga,” ujar salah satu warga.
SERU: SEGERA LAKUKAN PENGECEKAN – JAGA KREDIBILITAS PEMERINTAHAN DESA!
Masyarakat Desa Majangan berharap dengan adanya keluhan ini, pihak berwajib segera mengambil tindakan untuk melakukan pemeriksaan dan monitoring menyeluruh. “Pemerintahan desa adalah ujung tombak pembangunan di tingkat bawah. Kredibilitasnya harus dijaga agar kepercayaan warga tetap terjaga dan program pembangunan bisa berjalan lancar!”
(mat)
