Merangin – Menjelang peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Merangin menggelar pertemuan evaluasi sekaligus membahas sejumlah kendala mendasar di lapangan. Salah satu persoalan paling mencolok adalah ketidaksesuaian aturan soal biaya layanan KB yang membuat masyarakat kebingungan.
Dalam pembahasan yang berlangsung hingga malam hari, terungkap bahwa layanan alat kontrasepsi dan bahan pendukungnya secara resmi diatur gratis oleh DPPKB maupun BKKBN. Namun kenyataannya, ketika warga mengakses layanan ini di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, tetap dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah sebesar sekitar Rp150.
“Ini yang jadi simpang siur. Di satu sisi, DPPKB bekerja maksimal menyediakan layanan secara cuma-cuma. Tapi saat sampai di puskesmas — padahal bahannya juga dari DPPKB — warga tetap harus bayar retribusi,” ungkap narasumber dalam pertemuan tersebut.
Kendala ini bukan hal baru. Sudah muncul sejak tahun 2021, namun hingga kini belum ada titik temu solusi. Selain masalah biaya, ketersediaan alat kontrasepsi di sejumlah titik pelayanan juga masih terbatas dan sering jadi keluhan penyuluh lapangan.
Atas hal ini, DPPKB dan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Merangin berjanji akan segera menyampaikan persoalan ini ke Pemerintah Daerah serta BKKBN Provinsi Jambi. Tujuannya agar ada sinkronisasi aturan, sehingga layanan yang seharusnya gratis tetap bisa dinikmati warga tanpa biaya tambahan di mana pun ungkap Drg. Sony selaku kepala DPPKB Kabupaten Merangin.
“Kami pastikan akan bawa empat poin masalah utama ini ke tingkat atas. Semua laporan dan kendala di lapangan kami perjuangkan agar segera ditemukan jalan keluarnya,” tegasnya.
Pertemuan ini sekaligus menjadi persiapan menyambut Harganas. Hari ini tim melayani warga di Kecamatan Masurai, dan besok akan bergeser ke Jangkat Timur. Meski digelar di tempat yang tidak biasa, yakni Parenzagarden, kegiatan ini justru jadi momen khusus — sekaligus acara perpisahan dengan pejabat lama dan perkenalan bagi pejabat baru, agar suasana lebih santai namun tetap fokus menyelesaikan masalah.
“Kami cari suasana yang berbeda supaya diskusi lebih terbuka. Harapannya, seluruh jajaran PLKB dan IPeKB bisa bekerja maksimal, laporannya jelas, dan kendala di lapangan segera teratasi demi layanan yang lebih baik untuk masyarakat,” tutupnya.
Reporter : Rudi
