Penataan Ulang MBG: Jumlah Dapur Membengkak 6.877 Titik, Pemerintah Catat Pemborosan Hingga Rp12 Triliun per Tahun
JAKARTA – jejakkejahatan.web.id || Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian terkait berencana melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu fokus utama adalah mengatasi pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur MBG, yang jauh melebihi target awal yang ditetapkan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2026). Menurutnya, semula program ini menargetkan pembangunan sebanyak 21.000 titik SPPG secara nasional. Namun data terkini menunjukkan jumlahnya telah mencapai 27.877 titik, atau mengalami kelebihan sebanyak 6.877 titik.
“Terjadi praktik jual-beli titik. Rencana awalnya hanya 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877. Artinya membengkak 6.877 titik,” ungkap Zulhas.
Pembengkakan ini berujung pada pemborosan anggaran negara yang cukup besar. Setiap dapur MBG mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari. Dengan adanya kelebihan jumlah tersebut, pemerintah menghitung adanya pengeluaran dana tambahan sekitar Rp1 triliun setiap bulannya, atau setara Rp12 triliun dalam setahun.
“Kalau ada kelebihan 6.877 titik, dengan insentif Rp6 juta per hari, dalam sebulan pengeluarannya bertambah Rp1 triliun. Dalam setahun bisa mencapai Rp12 triliun. Inilah yang harus ditata dan diperbaiki,” jelasnya.
Kondisi serupa juga terjadi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal hanya sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini melonjak menjadi 8.617 titik. Bahkan dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik sudah memiliki Surat Keputusan resmi dari BGN.
“Di wilayah 3T targetnya 2.000, tapi kini membengkak jadi 8.617, dan lebih dari 6 ribu di antaranya sudah memiliki SK. Ini juga akan menjadi masalah jika dibiarkan terus,” tambah Zulhas.
Menyikapi hal itu, pemerintah memastikan akan melakukan penataan ulang secara komprehensif. Penyelesaiannya ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan lebih tertib dan efisien.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa salah satu opsi yang terbuka adalah kemungkinan penutupan sejumlah SPPG yang dianggap berlebih. Namun kepastiannya masih harus melalui proses inventarisasi dan kajian mendalam.
“Arahnya memang ke sana, tapi belum bisa dipastikan hari ini apakah akan ditutup atau tidak. Kita harus melihat kondisi masing-masing dapur terlebih dahulu,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan bahwa langkah penataan ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah berkomitmen agar selama proses berlangsung, penyaluran makanan bergizi kepada siswa dan penerima manfaat tidak terhenti atau terganggu.
“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Kualitas pelayanannya pun tetap harus dijaga agar tidak terjadi penurunan, sekaligus perbaikan terus dilakukan agar program ini lebih baik lagi ke depannya,” tegasnya.
(Red)
