KUPANG– Dugaan praktik pungutan liar menyertai proses pengangkatan Penjabat Bupati Sumba Tengah tahun 2024. Seorang oknum pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri disebut-sebut meminta “uang pelicin” kepada calon yang diusulkan.
Hal itu diungkapkan Pak Ondi, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT, saat ditemui media ini di kediamannya, Jalan Sironi Nomor 10, Kupang.
”Saya diminta bayar oleh oknum pejabat di Kementerian Dalam Negeri ketika akan dilantik jadi Penjabat Bupati Sumba Tengah,” kata Pak Ondi, Kamis (31/7/2026).
Menurutnya, nama dirinya muncul bukan atas permintaan pribadi. “DPRD Kabupaten Sumba Tengah yang minta kepada saya dan mengusulkan ke Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri. Bukan saya yang minta, tapi saya yang diminta,” ujarnya.
Pak Ondi mengaku bersyukur proses pelantikannya di Sumba Tengah batal. Jabatan itu akhirnya diberikan kepada rekannya, mantan Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTT. Sementara dirinya dilantik sebagai Plh Bupati Manggarai Barat.
”Alasannya saya tidak diminta uang karena masa tugasnya hanya dua bulan setengah. Sedangkan teman saya itu yang bayar uang pelicin. Walaupun bukan uang pribadi, tapi dibayar oleh bupati yang selesai masa jabatannya,” bebernya.
Pengangkatan Pj Bupati Sumba Tengah dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah masa jabatan Bupati definitif Drs. Paulus Kira dan Wakil Bupati Ir. Daniel Landa berakhir.
Sejumlah sumber yang enggan disebut nama membenarkan adanya praktik tersebut. “Sebenarnya pengangkatan pejabat itu tidak harus ada pungutan. Sebab bukan keinginan yang bersangkutan,” kata salah satu sumber.
Sumber yang sama menyoroti kondisi Sumba Tengah. “Sumba Tengah itu kabupaten paling miskin di NTT. PAD-nya kecil. Akhirnya uang rakyat juga yang jadi korban,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Dalam Negeri belum memberikan konfirmasi terkait tudingan tersebut.
*Pewarta: M R JK*
*Kupang, 31 Juli 2026*
—
