Pemerintah pusat kembali menyoroti lemahnya serapan anggaran pemerintah daerah (pemda). Ratusan triliun rupiah uang rakyat kini hanya mengendap di perbankan tanpa tersentuh pembangunan.
Jejakkejahatan web.id
JAKARTA
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, hasil pengecekan terbaru menunjukkan simpanan pemda mencapai Rp215 triliun, sedikit lebih rendah dari data Bank Indonesia (BI) yang sebelumnya mencatat Rp233 triliun.
“Data melalui kas daerah langsung ke rekeningnya itu sudah Rp215 triliun. Jadi bukan Rp233 triliun, itu data BI. Ada perbedaan Rp18 triliun yang sedang kami cek,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Dari jumlah itu, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota.
DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan saldo kas terbesar, mencapai Rp19 triliun lebih, disusul Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Sementara untuk tingkat kabupaten, Bojonegoro menjadi daerah dengan saldo kas tertinggi sekitar Rp3,6 triliun.
🏗️ Banyak Dana Tak Terserap, Pembangunan Mandek
Menurut Tito, rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari proses lelang proyek yang molor, sistem e-katalog yang belum efisien, hingga penundaan pencairan oleh kepala daerah.
“Banyak juga rekanan yang menunggu pencairan di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti pejabatnya, sehingga anggarannya ditahan dulu,” jelas Tito.
Ia menegaskan, ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah ini menahan laju ekonomi lokal.
“Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, pertumbuhan ekonomi ikut lemah. Tapi kalau dua-duanya seimbang, ekonomi langsung bergerak,” ujarnya.
📉 Serapan APBD Baru 51 Persen
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun.
“Ini turun 13,1 persen dibanding tahun lalu. Dana sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun,” tegasnya.
Purbaya mengungkap, belanja modal turun 31 persen, belanja barang dan jasa berkurang 10,5 persen, dan belanja lainnya anjlok 27,5 persen.
Padahal, penyerapan belanja daerah berperan penting dalam memutar ekonomi di tingkat lokal.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun 10,86 persen menjadi Rp253,36 triliun, terutama akibat penurunan pajak daerah dan dividen BUMD.
🏦 “Uang Daerah Disimpan di Bank Pusat, Ekonomi Lokal Mati”
Purbaya juga menyoroti praktik sejumlah pemda yang menaruh uangnya di bank-bank pusat, bukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Daerahnya jadi kering, barangnya enggak bisa muter. Harusnya walau enggak dibelanjakan, biarkan uangnya di daerah,” ucapnya.
Ia mendorong agar BPD diperkuat sebagai penyalur likuiditas dan kredit bagi pelaku usaha lokal.
“Kalau uangnya di pusat terus, bank daerah enggak bisa napas,” kata Purbaya.
Menurutnya, uang rakyat seharusnya bergerak untuk rakyat, bukan mengendap di kas pemerintah.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat. Sekali lagi, kami pastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya.